Pekerja Seks Jepang Keluhkan Turis Asing yang Semakin Ramai

freeheartfarm.com – Pekerja seks di Kabukicho Tokyo, kawasan hiburan malam ini mengalami peningkatan wisatawan pencari jasa seksual. Fenomena ini viral di platform seperti TikTok dan Bilibili, menarik lebih banyak turis asing.

“Baca juga : Sering Minum Energi, Ratu Fitness Meninggal karena Jantung”

Pekerja seks komersial (PSK) di wilayah ini menghadapi ketidakadilan hukum:

• Hanya PSK yang bisa dihukum jika melanggar aturan prostitusi
• Pelanggan bebas dari sanksi hukum
• Aturan Jepang hanya melarang hubungan vaginal, bukan servis seks lain

Beberapa fakta terungkap:

1. Harga jasa turun drastis (Rp1,7-3,5 juta) akibat daya beli melemah
2. PSK lebih memilih klien asing karena bayaran lebih baik
3. Banyak kasus eksploitasi dan kekerasan tidak dilaporkan

Ria (nama samaran), salah satu PSK, mengaku:
“Turis asing tidak menawar dan kecil kemungkinan polisi.”

Azu (19 tahun) menambahkan:
“Saya dapat 20.000 yen (Rp2,4 juta) per jam dengan klien yang pakai kondom.”

Organisasi nirlaba Rescue Hub mencatat:

• Banyak perempuan muda terjerat industri seks pasca pandemi
• Tekanan ekonomi menjadi penyebab utama
• Marak kasus perekaman tanpa izin dan kekerasan

Arata Sakamoto dari Rescue Hub menjelaskan:
“Wisatawan harus paham dampak eksploitasi seksual. Kami butuh kampanye multibahasa di bandara dan hotel.”

Polisi Tokyo telah meningkatkan patroli sejak akhir 2023. Namun belum ada tindakan konkret terhadap pelanggan seks komersial.

Solusi yang diusulkan aktivis:

1. Kampanye wisata etis untuk turis asing
2. Penegakan hukum setara untuk pelanggan dan PSK
3. Edukasi di pintu masuk wisatawan

“Jika permintaan berhenti, perempuan tak perlu menjual tubuh lagi,” tegas Arata.

Dampak Sosial:

• Eksploitasi perempuan rentan semakin masif
• Kesehatan mental pekerja seks terabaikan
• Citra wisata Jepang berpotensi ternoda

“Baca juga : Motor Listrik Diusulkan Bebas Parkir dan Punya Jalur Khusus”

Pemerintah diminta segera bertindak sebelum masalah semakin kompleks. Perlindungan hukum yang adil menjadi kunci penyelesaian.